ACEH UTARA – Dinamika gerakan sosial di Aceh Utara memasuki babak baru setelah Serikat Mahasiswa Nasional Indonesia (SMNI) secara resmi menyatakan keluar dari Aliansi Rakyat Cot Girek Melawan. Keputusan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap organisasi yang menyoroti sejumlah persoalan internal yang dinilai tidak lagi sejalan dengan semangat awal perjuangan bersama masyarakat.
Aliansi Rakyat Cot Girek Melawan sebelumnya dikenal sebagai wadah perjuangan kolektif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dari wilayah Cot Girek, Pirak Timu, dan Paya Bakong. Namun, menurut SMNI, perkembangan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai arah gerakan dan mekanisme pengambilan keputusan di internal aliansi.
Dalam keterangan resminya, SMNI menilai gerakan yang saat ini mengklaim bergerak bersama kelompok tani di sejumlah desa tersebut telah mengalami pergeseran dari komitmen awal yang pernah disepakati bersama masyarakat.
Tiga Alasan Utama SMNI Memutuskan Keluar
SMNI menjelaskan bahwa keputusan untuk menarik diri dari aliansi bukanlah langkah yang diambil secara mendadak. Organisasi tersebut menyebut terdapat sejumlah alasan mendasar yang menjadi pertimbangan utama.
1. Dugaan Penyimpangan dari Komitmen Awal
SMNI menilai arah perjuangan aliansi saat ini tidak lagi sepenuhnya sejalan dengan kesepakatan awal yang pernah dibangun bersama masyarakat. Menurut organisasi tersebut, terdapat perbedaan antara agenda perjuangan yang berkembang saat ini dengan cetak biru perjuangan kolektif yang sebelumnya dirumuskan dalam berbagai forum bersama.
Bagi SMNI, konsistensi terhadap mandat rakyat merupakan prinsip penting yang harus dijaga dalam setiap gerakan sosial.
2. Sorotan terhadap Mekanisme Pengambilan Keputusan
Alasan kedua yang disampaikan adalah terkait proses pengambilan keputusan di internal aliansi. SMNI menilai ruang musyawarah dan diskusi yang seharusnya menjadi sarana partisipasi seluruh elemen tidak lagi berjalan secara optimal.
Menurut mereka, kondisi tersebut berpotensi mengurangi keterlibatan anggota dalam menentukan arah perjuangan organisasi secara kolektif.
3. Minimnya Pelibatan Unsur Mahasiswa
SMNI juga menyoroti posisi mahasiswa dalam struktur gerakan aliansi. Organisasi tersebut mengaku tidak lagi dilibatkan secara aktif dalam berbagai forum strategis dan pengambilan keputusan penting.
Menurut SMNI, mahasiswa seharusnya memiliki ruang yang setara untuk berkontribusi dalam merumuskan langkah-langkah perjuangan, mengingat keterlibatan mereka sejak awal pembentukan gerakan.
Dalam pernyataannya, SMNI menegaskan bahwa mereka tidak dapat menerima praktik yang dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi, keterbukaan, dan perjuangan berbasis kepentingan rakyat.
Ketua Umum SMNI Bung Beni: “Kami Keluar dari Aliansi, Bukan Keluar dari Perjuangan”
Ketua Umum SMNI, Bung Beni, menegaskan bahwa keputusan organisasi untuk keluar dari Aliansi Rakyat Cot Girek Melawan merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap dinamika internal yang berkembang selama beberapa waktu terakhir.
Menurutnya, SMNI sejak awal bergabung dengan tujuan mengawal perjuangan masyarakat secara demokratis, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“SMNI sejak awal hadir untuk memastikan perjuangan rakyat berjalan secara demokratis, transparan, dan berlandaskan kepentingan masyarakat. Namun ketika ruang-ruang demokrasi mulai menyempit dan keputusan-keputusan penting tidak lagi dibangun melalui musyawarah yang sehat, maka kami merasa perlu mengambil sikap yang tegas,” ujar Bung Beni.
Ia menegaskan bahwa perbedaan pendapat dalam sebuah gerakan merupakan hal yang wajar. Namun, menurutnya, persoalan muncul ketika mekanisme partisipatif tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya.
“Perbedaan pandangan itu hal yang biasa dalam sebuah gerakan. Yang menjadi masalah adalah ketika ada pihak-pihak tertentu yang ingin mendominasi arah perjuangan dan menjadikan forum hanya sebagai formalitas. Kondisi seperti ini berpotensi melahirkan apa yang kami sebut sebagai predator demokrasi internal,” katanya.
Bung Beni juga menyoroti minimnya keterlibatan mahasiswa dalam sejumlah agenda strategis aliansi.
“Mahasiswa tidak boleh hanya dijadikan simbol atau pelengkap gerakan. Kami ingin keterlibatan yang setara dan substansial. Jika ruang itu tidak tersedia, maka sangat sulit bagi kami untuk terus berada dalam wadah yang sama,” tegasnya.
Meski memilih keluar dari aliansi, Bung Beni memastikan bahwa SMNI tetap berkomitmen mengawal berbagai persoalan masyarakat Aceh Utara.
“Kami keluar dari aliansi, tetapi kami tidak keluar dari perjuangan. SMNI akan tetap berada di garis depan bersama rakyat. Kami akan terus mengawal hak-hak masyarakat Aceh Utara dengan cara yang lebih independen, terbuka, dan konsisten terhadap nilai-nilai demokrasi,” ujarnya.
Sebagai bagian dari sikap resminya, SMNI menyatakan tidak lagi memiliki keterikatan organisatoris maupun politik dengan Aliansi Rakyat Cot Girek Melawan.
Selain itu, organisasi tersebut juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang menggunakan atau mengatasnamakan SMNI dalam aktivitas apa pun yang berkaitan dengan aliansi tanpa persetujuan resmi organisasi.
Bung Beni menegaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk menjaga integritas dan marwah organisasi.
“Mulai hari ini tidak ada lagi pihak mana pun yang dapat mengatasnamakan SMNI dalam aktivitas Aliansi Rakyat Cot Girek Melawan tanpa persetujuan resmi organisasi. Jika itu terjadi, maka kami akan mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak Aliansi Rakyat Cot Girek Melawan terkait berbagai poin yang disampaikan SMNI.
Untuk menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi informasi, redaksi masih membuka ruang bagi pihak aliansi untuk memberikan klarifikasi, tanggapan, maupun penjelasan atas berbagai pernyataan yang disampaikan oleh SMNI.
Keputusan SMNI untuk keluar dari Aliansi Rakyat Cot Girek Melawan menandai adanya perbedaan pandangan terkait arah perjuangan, mekanisme demokrasi internal, dan keterlibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan. Meski tidak lagi berada dalam satu wadah perjuangan, SMNI menegaskan tetap berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat Aceh Utara melalui jalur yang independen dan berlandaskan prinsip demokrasi. Sementara itu, publik masih menantikan tanggapan resmi dari pihak aliansi guna memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika yang terjadi di internal gerakan tersebut.
