Selidikinews.com, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan kembali kejelasan mengenai sumber pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah beredarnya berbagai informasi yang dinilai simpang siur.
Menanggapi pernyataan sejumlah pejabat pemerintah yang menyebut anggaran MBG berasal dari hasil efisiensi belanja negara dan bukan dari sektor pendidikan, PDIP menyatakan memiliki dasar kuat yang merujuk pada ketentuan Undang-Undang serta Peraturan Presiden (Perpres) tentang APBN.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, mengatakan klarifikasi ini penting disampaikan karena muncul banyak pertanyaan dari kader partai di berbagai tingkatan, mulai dari DPD, DPC, hingga masyarakat umum.
Menurutnya, kebingungan terjadi akibat beragam narasi yang beredar di media sosial maupun pernyataan sejumlah pejabat yang dinilai belum memberikan penjelasan utuh mengenai asal-usul pendanaan program tersebut.
“Kawan-kawan kami di bawah memahami bahwa anggaran pendidikan sebesar Rp 769 triliun merupakan mandatory spending 20 persen dari APBN dan APBD yang harus dialokasikan murni untuk pendidikan,” ujar Esti saat konferensi pers di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu, (25/2/26).
Esti memaparkan, berdasarkan dokumen resmi negara, dana untuk program MBG nyatanya memotong porsi anggaran pendidikan tersebut.
“Di dalam lampiran APBN yang berupa Peraturan Presiden, secara jelas dinyatakan bahwa dari Rp 769 triliun anggaran pendidikan itu, digunakan untuk MBG sebesar Rp 223,5 triliun.
Itu resmi di dalam buku lampiran APBN.
Kami dari Komisi X DPR RI merasa perlu menjelaskan secara gamblang agar masyarakat mengetahui kebenaran sesuai data,” jelas dia.
Senada dengan Esti, Wasekjen DPP PDIP Bidang Komunikasi, Adian Napitupulu menepis klaim yang menyebutkan bahwa anggaran MBG lahir dari hasil efisiensi kementerian/lembaga.
Ia pun mengajak publik untuk merujuk langsung pada produk hukum yang berlaku.
“Apa yang disampaikan oleh beberapa pejabat negara seolah-olah anggaran MBG ini buah dari efisiensi, bukan dari anggaran pendidikan, itu keliru.
Dalam faktanya, kita bisa melihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026,” kata Adian.
Adian juga merinci, pada Penjelasan Pasal 22 UU tersebut secara eksplisit disebutkan bahwa pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan sudah termasuk untuk Program Makan Bergizi pada lembaga pendidikan umum maupun keagamaan.
Lebih lanjut, regulasi itu dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun 2026.
Dalam Perpres tersebut, tercantum alokasi anggaran untuk Badan Gizi Nasional mencapai lebih dari Rp 223 triliun, tepatnya Rp 223.558.960.490.
Adian menekankan, langkah PDIP membuka data ini ke publik bukan sekadar kritik, melainkan bentuk penghormatan terhadap konstitusi, serta tata kelola negara yang transparan.
“Kita bernegara dipandu oleh Undang-Undang. Menyampaikan dengan benar sesuai UU dan Perpres adalah bentuk menghormati DPR dan pemerintah sebagai pembuatnya.
Jadi kita luruskan: ternyata memang diambil dari anggaran pendidikan,” kata Adian.
Sumber : Warta kota
Cakra Langit
DPN Jurnalistik Reformasi Indonesia
