Selidikinews.com, Medan-Tuntutan pencopotan Kapolda SumateraUtara (Sumut) menguat setelah penanganan aksi demonstrasi mahasiswa di Medan kembali diwarnai kekerasan aparat. Mahasiswa dan masyarakat sipil menilai Kapolda gagal menjaga marwah kepolisian sebagai institusi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat (31/08/2025).
Dalam aksi terbaru di depan Gedung DPRD Sumut, massa mahasiswa yang menyuarakan aspirasi justru dibubarkan dengan pemukulan, hingga penangkapan sewenang-wenang. Beberapa demonstran mengalami luka-luka, bahkan ada yang berdarah di kepala. Situasi ini memicu gelombang kritik terhadap aparat dan semakin mengikis kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Nazua Riandi, *Ketua PK IMM FIKTI UMSU Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik*, mengecam keras tindakan represif tersebut. Menurutnya, Kapolda Sumut telah gagal total dalam menjalankan fungsi profesionalisme dan penghormatan terhadap hak sipil.
> “Jika Kapolri tidak segera mencopot Kapolda Sumut, publik berhak menilai bahwa Polri sedang membiarkan penyalahgunaan kewenangan dan represi aparat. Ini bukan hanya soal citra, tetapi juga soal keberpihakan pada keadilan dan amanat reformasi,” tegas Nazua.
Nazua menambahkan, kekerasan aparat bukan sekadar persoalan teknis pengamanan, melainkan tanda bahwa kepolisian belum benar-benar menjalankan mandat reformasi.
Insiden represif terhadap mahasiswa di Sumut bukan kali pertama terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, pola serupa terus berulang setiap kali massa aksi mengkritik kebijakan pemerintah daerah maupun pusat. Alih-alih membuka ruang dialog, aparat kerap menggunakan cara-cara intimidatif.
Bentrok di Medan ini kembali menegaskan persoalan laten: kepolisian lebih sering tampil sebagai perpanjangan tangan kekuasaan ketimbang pengayom rakyat. Situasi tersebut memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap aparat.
Mahasiswa dan masyarakat sipil kini menuntut Kapolri bertindak tegas dengan segera mencopot Kapolda Sumut. Menurut mereka, langkah itu penting untuk memulihkan citra institusi kepolisian dan mengembalikan marwah reformasi.
> “Permasalahan yang berulang ini adalah bukti kegagalan total Kapolda Sumut. Jika Kapolri tidak berani mencopotnya, maka Polri secara institusi ikut bertanggung jawab atas rusaknya demokrasi di daerah ini,” ujar Nazua.
Ia menegaskan, keberanian untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditunda, apalagi dikompromikan demi jabatan. Kepolisian, kata dia, harus kembali ke jati dirinya sebagai penjaga demokrasi, bukan pelanggeng tirani.
Tuntutan pencopotan Kapolda Sumut kini menjadi simbol ujian bagi Kapolri. Publik menunggu apakah pimpinan tertinggi Polri berani menunjukkan keberpihakan pada rakyat, atau justru membiarkan wajah represif aparat terus mencederai demokrasi.
Nazua menutup dengan pernyataan keras:
> “Kami mendesak Kapolda Sumut dicopot sekarang juga. Demi tegaknya keadilan, demi kembalinya kepercayaan rakyat. Jika Kapolri tidak berani mengambil langkah ini, maka jelas Polri sedang menjauh dari rakyat dan mencederai reformasi yang diperjuangkan dengan darah.”
Medan kini bukan hanya bicara soal bentrokan mahasiswa dengan aparat, tetapi juga soal masa depan demokrasi. Pencopotan Kapolda Sumut menjadi pintu pertama: apakah Polri masih berpihak pada rakyat, atau telah sepenuhnya berubah menjadi alat kekuasaan. (Nang)
