Selidikinews.com, Medan – Sepertinya KPK akan kesulitan untuk menjerat Gubernur Sumut Bobby Nasution menjadi tersangka, jika tidak bisa membuktikan penyalahgunaan wewenang dan jabatan, serta aliran dana dari Kadis PUPR nonaktif Topan Ginting.
“Kedua poin tersebut harus dibuktikan KPK untuk memastikan Topan Ginting membuka kasus OTT proyek jalan di Kabupaten Paluta akses Labuhan batu, juga korupsi proyek di Pemkot Medan,” ungkap Ketua DPW Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) Sumatera Utara yang juga Direktur Rumah Inspirasi Indonesia Rinno Hadinata, S.Sos kepada wartawan di Medan, Minggu 6 Juli 2025.
Menurut Rinno, tersangka Topan Ginting tidak akan berani berbuat dan bertindak jika tidak ada persetujuan dari Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam proyek strategis jalan provinsi jalur Paluta akses Labuhan batu tersebut.
“Pertama, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, dan kedua aliran dana dari Topan Ginting yang bisa menjerat Bobby Nasution jadi tersangka,” Ujar Rinno.
Dalam kasus OTT Topan Ginting KPK harus berani menggali lebih dalam lagi keterangan dari pengakuan Topan Ginting yang merupakan orang kepercayaan Bobby Nasution sejak menjabat di Pemkot Medan.
“Khusus aliran dana, KPK harus mengetahui rekening badan hukum baik itu perusahaan atau yayasan, serta oknum yang menampung.
Karena aliran dana masuk ke Bobby Nasution kabarnya dalam bentuk mata uang asing,” tegas Rinno.
Namun begitu, Rinno juga merasa KPK akan kesulitan menjerat Bobby Nasution jika tidak mampu mengungkap kedua poin tersebut melalui Topan Ginting.
“Yang terpenting KPK harus punya nyali dan keberanian untuk menjerat Bobby Nasution menjadi tersangka,” tutupnya.
Cakra Langit
