SelidikiNews.com, Jakarta – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah memastikan bahwa program dari Calon Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dimulai pada tahun 2025 mendatang.
Salah satu programnya adalah pemberian makan siang gratis. Airlangga memastikan bahwa program ini tetap akan berjalan meskipun pemerintah memperkirakan akan terjadi defisit anggaran sekitar 2,4% – 2,8%.
“Terkait program makan siang gratis, kami memperhatikan bahwa meskipun defisit anggaran diperkirakan mencapai 2,4% – 2,8%, itu untuk program yang menjadi poin penting dari presiden terpilih atau pemerintah yang akan datang, dan anggarannya sudah bisa diakomodasi,'” ujar Airlangga usai Rapat Terbatas di Istana Negara, pada Senin (26/2/2024).
Airlangga menjelaskan bahwa program makan siang gratis ini akan dilakukan secara bertahap. Tahap awal program akan diberikan kepada balita hingga ibu hamil.
Selanjutnya, program akan diperluas hingga mencakup tahap SMP dan daerah-daerah dengan angka stunting yang tinggi.
Baca juga: Real Count KPU Terkini Prabowo Menang, Netizen Ramai Mention Anies di Medsos X
Meskipun begitu, terkait anggarannya masih dalam proses perhitungan oleh kementerian dan lembaga terkait. Meski demikian, Airlangga mengatakan bahwa data penerima program tersebut sudah tersedia.
“Jumlah penerimanya sudah ada, kita sudah punya angka sebetulnya,” ujarnya.
Airlangga juga menyebutkan bahwa data tersebut diambil dari program sebelumnya di Kementerian Kesehatan, di mana terdapat 22,3 juta balita, 7,7 juta anak TK, 28 juta anak SD, dan 12,5 juta Madrasah hingga SMP.
Selain itu, Airlangga menyatakan bahwa pelaksanaan program ini dapat dilakukan pada tahun 2025 mendatang.
“Sesudah ini bisa dilaksanakan tahun depan sesuai dengan tahapan-tahapan yang tadi saya sampaikan,” katanya.
Ketua Umum Partai Golkar juga menjelaskan alasan pemerintahan Joko Widodo memasukkan program makan siang gratis dalam RAPBN 2025.
Menurutnya, hal itu dilakukan agar program tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar pada tahun 2025.
“Kita meminta arahan dari Presiden Joko Widodo bahwa pemerintahan harus berlanjut. Oleh karena itu, program-program yang memerlukan anggaran dipersiapkan di RAPBN 2025.
Karena pelaksanaan RAPBN berada di tangan pemerintahan yang akan datang, sehingga program-program tersebut bisa berjalan lancar,” jelasnya.
