Selidikinews.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk berhati-hati selama Pemilu 2024 dan pemilihan kepala daerah.
Pemilu akan menjadi pesta demokrasi terbesar yang pernah ada di Indonesia, bahkan dunia, katanya dalam rapat konsolidasi nasional Bawaslu di Jakarta, Sabtu (17/12/2022).
Bawaslu akan memainkan peran sentral dalam mengawasi pemilihan umum untuk memastikan kualitasnya baik, tambahnya.
“Dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, (Pilkada 2024) akan menjadi yang terbesar (yang pernah diselenggarakan). Hati-hati (pilkada) kemungkinan akan menjadi yang terberat. (Sekali lagi,) hati-hati (pilkada) akan melibatkan jumlah yang sangat besar. pemilih dengan rentang pemilu yang luas,” ujarnya.
Setelah menyelenggarakan pemilu di masa sebelumnya, Indonesia memiliki pengalaman yang lebih dari cukup untuk mempersiapkan pemilu berikutnya yang jauh lebih baik, tambahnya.
Kepala negara mengatakan, kualitas pemilihan umum menjadi landasan politik yang penting dalam kehidupan bernegara dan berpemerintahan.
“Untuk menjaga integritas pemilu, pengawasan harus dilakukan di semua tahapan pemilu. Seluruh proses harus diawasi secara cermat dan hati-hati untuk membangun pemilu yang berkualitas,” ujarnya.
Lebih lanjut Presiden mengatakan bahwa kepercayaan publik adalah kunci dari proses demokrasi. Pemilu yang andal akan menghasilkan legitimasi yang kuat.
“Daftar pemilih definitif sering digunakan untuk menuduh adanya kecurangan,” kata Jokowi.
Untuk itu, dia mengharapkan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengawasi proses penyusunan daftar pemilih definitif. Bawaslu harus melaporkan pihak manapun yang mencoba menghalangi proses tersebut.
Presiden Minta Bawaslu melibatkan masyarakat dalam pengawasan politik uang
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memperkuat partisipasi publik dalam mengawal dan mencegah politik uang selama proses pemilihan umum 2024.
Politik uang selalu menjadi gangguan dalam setiap pelaksanaan pemilu, ujarnya dalam acara “Konsolidasi Nasional Bawaslu 2022” di sini, Sabtu (17/12/2022).
Dia mengatakan pernyataannya berdasarkan pengalamannya sendiri selama dua pemilihan walikota, satu pemilihan gubernur, serta dua pemilihan presiden.
“Jadi, kalau ada orang yang mengingkari bahwa tidak ada (politik uang), saya akan nyatakan apa adanya: itu (politik uang) terjadi,” tegas Presiden.
Dia juga memerintahkan lembaganya untuk mengintensifkan pendidikan dan literasi politik untuk memastikan pemilihan umum yang berkualitas, berintegritas, dan tanpa politik uang.
Selain itu, Bawaslu diminta memperketat aturan terhadap praktik politik uang, apalagi sanksi yang dijatuhkan masih sedikit.
“Ada gap (antara jumlah pelaku dan sanksi yang dijatuhkan). Oleh karena itu, libatkan masyarakat untuk meminimalisir peluang implementasi politik uang karena jika masalah ini berlarut-larut akan mengganggu demokrasi kita—demokrasi Indonesia,” tegas Widodo.
Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus membuat aturan yang jelas, rinci, dan efektif tentang pencegahan politik uang untuk mencegah multitafsir aturan, katanya.
Aturan dan sanksi ini juga harus disosialisasikan secara luas kepada masyarakat agar tidak ada pelanggar yang lolos tanpa hukuman.
Konsolidasi nasional juga dihadiri Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja; Ketua KPU Hasyim Asy’ari; Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly; dan pejabat gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, antara lain.
Pemilihan umum akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. KPU telah menetapkan 17 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal yang berhak mengikuti pemilu.
Ke-6 partai lokal tersebut hanya akan mengikuti pemilu di Aceh.
