Selidikinews.com, Jakarta – PDI Perjuangan membantah keras isu adanya “mahar politik” dalam proses pemberian rekomendasi calon kepala daerah.
Penegasan ini disampaikan politisi PDIP Guntur Romli di tengah wacana mahalnya biaya politik menjelang Pilkada.
Menurut Guntur, PDIP tidak mengenal praktik mahar politik.
Keputusan partai untuk mendukung calon kepala daerah selalu didasarkan pada pertimbangan ideologis, rekam jejak, dan kapasitas calon, bukan transaksi uang.
Ia mencontohkan pencalonan Mualem dalam Pilkada Aceh yang memperoleh rekomendasi PDIP tanpa membayar sedikit pun.
“Kalau pun ada masalah, itu yang harus diperbaiki adalah sistem dan aturan, bukan mengubah mekanisme Pilkada menjadi melalui DPRD.
PDIP tetap menolak wacana Pilkada melalui DPRD dan ingin Pilkada langsung terus berjalan,” ujar Guntur Romli melalui akun X-nya, @GunRomli, Rabu (24/12/25).
Pernyataan ini sekaligus menepis stigma lama yang kerap menyamaratakan seluruh partai politik dengan praktik jual beli dukungan.
PDIP berharap diskursus publik lebih fokus pada perbaikan demokrasi elektoral secara substansial.
Secara terpisah, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menekankan keterbukaan partai bagi anak muda yang ingin terjun ke dunia politik.
Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali menyatakan pendaftaran anggota tidak dikenakan biaya.
“Insyaallah kami akan membuka diri untuk melakukan open recruitment terhadap tokoh-tokoh, anak-anak muda, tokoh-tokoh terbaik yang berminat untuk masuk politik,” ujar Ahmad Ali, Minggu (14/12/25).
PSI ingin memberikan wadah bagi aktivis pergerakan dan generasi muda tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi.
Foto : Tangkapan Layar YouTube PDI Perjuangan
Sumber : Tribunnews
Cakra Langit
DPN Jurnalistik Reformasi Indonesia
