Selidikinews.com, Sumut -Penanganan kasus-kasus pelanggaran hukum di provinsi Sumatera Utara , khususnya tindak pidana korupsi bakal semakin ditingkatkan jajaran Kejaksaan.
Upaya itu dilakukan menyusul tampilnya Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Dr. Harli Siregar, SH, M.Hum diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut.
Harli Siregar, SH., M.Hum yang selama ini sangat banyak berkiprah dalam penegakan hukum, termasuk penanganan kasus korupsi di tataran pemerintah pusat diangkat sebagai Kajati Sumut melalui Surat Keputusan (SK) Jaksa Agung Nomor 352 Tahun 2025 tertanggal 4 Juli 2025.
Harli Siregar mengatakan, dirinya akan semaksimal mungkin melaksanakan tugas-tugas penanganan berbagai masalah hukum di provinsi Sumut, khususnya kasus-kasus korupsi.
Kemudian pengawalan dana desa di Sumut juga akan mendapatkan perhatian serius Harli Siregar.
Kinerja terbaik Harli Siregar di Puspenkum Kejagung akan diterapkan juga selama memimpin Kejaksaan Tinggi Sumut”, kutipan BN News Senin, (7/7/25).
Jaksa Agung Republik Indonesia Prof.DR.ST Burhanuddin menegaskan komitmen institusi dalam menjaga integritas, meningkatkan efisiensi, serta mendukung program strategis nasional pemerintahan dalam penegakan hukum yang adil dan transparan.
Jaksa Agung juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Ketua DPW FABEM (Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa) Sumatera Utara Rinno Hadinata, S.sos memberikan apresiasi serta selamat atas dilantik nya Bapak Harli Siregar, SH., M.Hum sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menggantikan Bapak Idianto SH M.H.
Bung Rinno menegaskan kinerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Bapak Harli Siregar, SH., M.Hum di uji dalam menuntaskan berbagai persoalan indikasi korupsi di wilayah hukum Sumatera Utara yang berjalan sangat lambat.
Di duga kuat masih ada oknum jaksa berinisial E yang terlibat dalam pengaturan penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Studi Tour Desa di sejumlah wilayah di Sumatera Utara, persoalan ini harus segera ditangani serius.
Bung Rinno akan berkomunikasi dengan Kejaksaan Agung RI Bapak Prof.DR.ST Burhanuddin serta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung RI Dr. Rudi Margono, S.H., M.Hum.
Tahun 2019 Harli Siregar, SH., M.Hum pernah menjabat sebagai kepala kejaksaan negeri (Kejari) lubuk pakam deli serdang.
Dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang APBD Deli Serdang tahun anggaran 2014-2019″, ujar Bung Rinno.
FABEM (Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa) Sumatera Utara Mata dan Telinga Pemerintah pusat dan daerah.
(Red/Cakra Langit)
