Selidiki.com, Jakarta – Kasus korupsi BTS 4G Kominfo masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Terlebih, Johnny G. Plate yang kala itu menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung.
Kasus ini bermula dari penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) atau tower 4G untuk wilayah Terdepan, Terluar, dan Terdalam (3T) pada anggaran 2020-2021. Nilai proyek yang disiapkan negara sebesar Rp 28,3 triliun.
Proyek tersebut terdiri dari pembangunan BTS di 4.200 desa dan kelurahan pada tahun 2021 serta 3.704 desa dan kelurahan pada tahun 2022.
Tujuannya agar desa-desa yang blankspot itu juga bisa merasakan internet 4G. Sayangnya, rencana mulia itu mangkrak gara-gara dikorupsi.
Apalagi menurut Plt. Menkominfo Mahfud MD, dana proyek sebesar Rp 28 triliun diminta dicairkan dulu sebesar Rp 10 triliun. Tetapi, hingga bulan Desember 2021 belum ada BTS atau tower yang dibangun.
“Baru muncul masalah sejak tahun anggaran 2020 yaitu ketika proyek bernilai Rp28 sekian triliun itu dicairkan dulu sebesar Rp10 koma sekian triliun pada tahun 2020-2021 tetapi pada bulan Desember ketika laporan harus disampaikan dan penggunaan dana itu harus diperlaporkan sampai Desember tahun 2021 barangnya enggak ada , BTSnya itu tower-towernya itu tidak ada,” kata Mahfud.
Berdasarkan hitung-hitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), nilai kerugian dari kasus korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukungnya mencapai lebih dari Rp8,32 triliun.
Lalu, berapa sebenarnya membangun satu tower BTS di wilayah 3T?
Sekjen Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Zulfadly Syam membeberkan biaya rata-rata per tower BTS secara umum. Menurutnya, untuk membangun 1 tower BTS umumnya di wilayah 3T membutuhkan biaya sekitar Rp 600 juta hingga Rp 1,5 miliar.
Harga rata-rata itu, menurut Zul, sudah termasuk keseluruhan membangun satu menara. Mulai dari, perlengkapan tower seperti besi, tanah, bangun suara tower, genset, baterai, dan infrastruktur lainnya. Tetapi, tidak termasuk termasuk pemancar.
Karena untuk kasus BTS 4G Kominfo ini, antena menjadi tanggung jawab operator seluler.
Artinya, pemancar biaya dikeluarkan oleh operator masing-masing. Bukan dari dana pemerintah.
“Biaya rata-rata itu sebetulnya juga bisa membengkak ya. Tapi tidak akan jauh. Tergantung dari lokasinya,” ungkap dia kepada jurnalis selidiki.com melalui sambungan telepon, Jumat (26/5).
Pembengkakan harga bisa terjadi jika lokasi yang dituju perlu menggunakan transportasi dan perlakuan khusus.
Misalnya saja helikopter dan petugas keamanan bila tempat yang akan dibangun berpotensi terjadi kriminalitas.
“Kalau terjadi pembengkakan biaya, maksimal kira-kira di angka Rp 2 miliar,” ujar dia.
Dari sisi pengerjaannya juga semestinya tak memakan waktu lama. Umumnya bisa diselesaikan di rentang waktu di bawah 4-6 bulan.
