Selidiki.com, Sumatera Barat – Secara khusus saya sampaikan 5 (lima)arahan kepada lembaga terkait untuk mengembangkan MPP agar kualitas layanan publik dapat semakin meningkat.
Pertama, Kementerian PANRB segera rumuskan dan laksanakan terobosan MPP yang lebih dinamis melalui Platform digital.
Kedua, Kementerian Investasi harus menyempurnakan sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (OSS).
Ketiga, bagi daerah yang kapasitas fisikalnya rendah harus mendapat perhatian lebih melalui tambahan anggaran.
Keempat, Bagi para Pemimpin Daerah diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai layanan Organisasi Perangkat Daerah(OPD)menjadi satu kesatuan dalam MPP yang telah dibangun.
Dan kelima, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)dan Menteri Dalam Negeri bersama Sekretaris Eksekutif KPRBN agar menyelesaikan Desain MPP digital sehingga dapat diadopsi di berbagai daerah.
Program MPP perlu didorong untuk memperkuat peran birokrasi dalam mendukung agenda prioritas nasional.
