Selidikinews.com, Jakarta -Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai NasDem resmi mengambil langkah tegas terhadap sejumlah kadernya yang menjabat sebagai anggota DPR RI. Dalam keputusan yang diumumkan Minggu (31/8/25), kedua partai itu menonaktifkan empat nama populer yaitu Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, Surya Utama alias Uya Kuya, Ahmad Sahroni, dan Nafa Urbach.
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menyampaikan keputusan DPP PAN terkait pencopotan Eko Patrio dan Uya Kuya.
“Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” kata Viva Yoga dalam keterangan resminya.
Viva menegaskan keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan dinamika politik beberapa hari terakhir.
Ia juga meminta masyarakat tetap tenang menghadapi gejolak sosial politik.
“Mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan,” ujar Viva.
Kontroversi bermula ketika Eko Patrio, yang juga menjabat Sekjen PAN, mengunggah video parodi di akun TikTok pribadinya @ekopatriosuper.
Dalam video itu, ia berakting sebagai DJ yang menyetel musik dengan sound horeg, menanggapi kritik publik terhadap anggota DPR yang berjoget saat Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025.
“Biar jogednya lebih keren pakai sound ini aja,” tulis Eko dalam unggahan tersebut.
Termasuk anggota dewan yang berjoget saat itu adalah Uya Kuya.
Keduanya kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Dalam video di Instagram pada Sabtu (30/8/25), Eko mengatakan:
“Dengan penuh kerendahan hati, saya Eko Patrio, menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul akibat perbuatan yang saya lakukan.”
Uya Kuya juga menyampaikan penyesalan. “Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tulus dari hati saya yang paling dalam untuk seluruh masyarakat Indonesia atas apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini,” ujarnya.
Meski demikian, perbuatan mereka dinilai memperparah kemarahan publik di tengah protes kenaikan tunjangan anggota DPR.
Unjuk rasa besar-besaran terjadi sejak 25 Agustus 2025 dan memuncak pada 28 Agustus, ketika driver ojek online Affan Kurniawan meninggal usai dilindas mobil Brimob.
Aksi protes meluas ke berbagai kota hingga berujung pembakaran sejumlah fasilitas umum, termasuk kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya pada 30 Agustus.
Langkah serupa juga ditempuh Partai NasDem. Dalam siaran pers resmi yang ditandatangani Ketua Umum Surya Paloh dan Sekjen Hermawi F. Taslim, partai menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.
“Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan dari pada wakil rakyat khususnya Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat, dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem,” tulis keterangan resmi tersebut.
Hermawi menambahkan, “Atas pertimbangan hal hal tersebut diatas dengan ini DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025 DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem.”
Surya Paloh juga menyampaikan belasungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam demonstrasi.
Ia menegaskan aspirasi masyarakat harus menjadi acuan utama perjuangan partai.
Ahmad Sahroni sebelumnya menuai kritik tajam usai menyebut desakan pembubaran DPR sebagai “mental orang tolol”.
Ia juga sempat dimutasi dari jabatan Wakil Ketua Komisi III DPR menjadi anggota Komisi I.
Meski begitu, Sahroni menegaskan dirinya mendukung penuh evaluasi tunjangan DPR.
“Saya dukung evaluasi tunjangan yang diterima anggota DPR RI, setuju evaluasi secara total,” katanya.
Ia juga mengklaim seluruh gaji dan tunjangan yang diterimanya selalu disalurkan kembali ke masyarakat.
“Untuk saya semua gaji dan tunjangan dari dulu selalu saya berikan kembali ke masyarakat itu wajib. Semua gaji dan tunjangan yang saya terima, meski nanti dievaluasi, tetap akan saya kembalikan ke masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Nafa Urbach ikut disorot karena video pernyataannya yang mendukung tunjangan rumah bagi anggota DPR.
Sikapnya dianggap menyinggung perasaan rakyat di tengah gejolak unjuk rasa.
Cakra Langit
Ketua Harian DPP JURI
