selidikinews. Com Jakarta – PB HMI melayangkan petisi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, buntut polemik terkait keberadaan PT Gag Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Desakan tersebut disampaikan melalui sebuah petisi terbuka yang digelar saat Car Free Day (CFD) di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu, (15/06/2025).
Dalam petisi itu, PB HMI mengangkat tema “Jaga Raja Ampat dan Jaga Lingkungan Indonesia”.
Terpantau di lapangan, ratusan pejalan kaki menandatangani petisi itu. Salah satu petitor menuliskan, “Copot si Bahlil/Bahlul,” tulisnya dalam petisi yang disediakan PB HMI.
Dalam petisi itu, PB HMI menilai Bahlil telah menunjukkan sikap yang tidak berpihak pada perlindungan lingkungan dan masyarakat adat Papua, menyusul pernyataannya yang dinilai mendukung keberadaan perusahaan tambang nikel tersebut.
PT Gag Nikel, anak usaha dari PT Antam Tbk, mendapat sorotan tajam setelah eksploitasi nikel di Pulau Gag kembali menuai penolakan.
Oleh sebab itu, masyarakat dan pegiat lingkungan khawatir aktivitas pertambangan akan merusak ekosistem laut dan hutan tropis Raja Ampat, salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia.
Meskipun gelombang penolakan menguat, pemerintah belum mencabut izin operasi PT Gag Nikel. Hal ini dinilai PB HMI sebagai bentuk kelalaian negara dalam melindungi warisan alam Papua.
Petisi yang dilayangkan juga menuntut evaluasi terhadap seluruh kebijakan pertambangan yang dianggap mengabaikan prinsip keberlanjutan dan partisipasi masyarakat lokal.
