Sulut, 31 Oktober 2024 — Irjen Pol. Roycke Harry Langie, yang baru menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara (Sulut), mendapat dukungan penuh dari masyarakat setempat dalam upayanya untuk memberantas korupsi dan mafia tanah. Langkah Kapolda ini sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari visi “Asta Cita” untuk Indonesia Maju 2045.
Program pemberantasan korupsi dan mafia tanah ini telah menjadi salah satu prioritas utama dalam kepolisian di Sulawesi Utara. Irjen Pol. Roycke Harry Langie menyatakan bahwa pihaknya akan memproses laporan terkait dugaan korupsi dan mafia tanah secara berjenjang, mulai dari tingkat provinsi hingga desa. Program ini diharapkan dapat menekan praktik yang merugikan masyarakat dan memperlambat pembangunan di Sulut.
“Masyarakat telah menyampaikan apresiasi yang besar terhadap langkah ini, bahkan berupa karangan bunga yang ditempatkan di depan Kantor Polda Sulut,” ujar Kapolda. Menurutnya, dukungan masyarakat adalah modal penting dalam memberantas korupsi yang mengancam pembangunan di Sulawesi Utara.
Sejumlah kebijakan Kapolda Sulut Irjen Pol. Roycke Harry Langie telah disusun untuk mendukung program ini, yaitu:
1. Penguatan soliditas internal dan eksternal di jajaran kepolisian,
2. Peningkatan kinerja pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas),
3. Penegakan hukum yang profesional dan transparan,
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik,
5. Dukungan terhadap program pembangunan nasional,
6. Penyelesaian konflik sosial di masyarakat,
7. Manajemen informasi dan media yang optimal, serta
8. Optimalisasi pengawasan dalam setiap kegiatan di jajaran kepolisian.
Irjen Pol. Roycke Harry Langie menegaskan bahwa ia berkomitmen penuh untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan di Sulut. “Kami akan menindak tegas pelaku korupsi dan mafia tanah yang merugikan masyarakat. Praktik-praktik seperti ini menghambat pembangunan daerah, dan menjadi tanggung jawab kami untuk menindak mereka,” ujarnya.
Sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam membangun Indonesia Emas 2045, kebijakan ini diharapkan bisa membawa perubahan signifikan di Sulawesi Utara. Dukungan masyarakat yang kuat menunjukkan bahwa mereka siap bersama-sama mengawal pemerintahan yang bersih, adil, dan transparan di wilayahnya.
