Selidiki.com, Jakarta – Kepala Badiklatda PDI Perjuangan DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak meminta NasDem menunjukkan sikap politik yang jelas.
Gilbert menilai NasDem harus memilih antara keluar dari Kabinet Indonesia Maju atau menegur Anies Baswedan yang saat ini didukung jadi calon presiden.
Awalnya, ia menyinggung keputusan NasDem memecat Zulfan Lindan karena menyebut Anies Baswedan sebagai antitesis Jokowi beberapa waktu lalu.
“NasDem mengambil sikap memecat yang bersangkutan walaupun sebagai salah satu deklarator berdirinya NasDem sebagai partai.
Pernyataan NasDem adalah tetap mendukung dan mengawal pemerintahan saat ini hingga berakhir di 2024,” kata Gilbert dalam keterangan tertulis, Rabu (31/5).
Namun kata dia, saat Anies mengkritik pemerintah soal panjang jalan dengan data yang salah, NasDem hanya diam dan tidak mengeluarkan pernyataan mendukung pemerintah.
Padahal, menurut Gilbert, NasDem ikut membangun apa yang saat ini ada.
“Sekarang Anies berkata yang berbeda dengan apa yang disampaikan NasDem. Anies melihat soal kesinambungan pembangunan bukan isu dalam Pemilu 2024, sementara Nasdem ada dalam kabinet saat ini dan ikut membangun apa yang ada,” katanya.
Menurut anggota DPRD DKI ini, sikap inkonsisten NasDem itu sangat tidak etis. Gilbert mengatakan sebaiknya NasDem menunjukkan sikap politik yang jelas.
“Lebih baik keluar dari kabinet, atau menegur Anies sebagai bukti masih mendukung/mengawal pemerintah saat ini.
Anies sendiri bukanlah kader NasDem. Berada di kabinet tetapi sikapnya NasDem terlihat oposisi tidaklah dewasa secara politik,” ucapnya.
NasDem bersama PKS, dan Demokrat telah menyatakan mendukung Anies sebagai calon presiden di 2024.
Saat berpidato di acara milad ke-21 PKS beberapa waktu lalu, Anies sempat mengkritik soal pembangunan jalan tol yang dilakukan pemerintah.
Anies membandingkan pembangunan jalan era Presiden SBY dengan Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan Jokowi berhasil bangun jalan tol sepanjang 1.600 km.
Namun, jalan umum gratis yang dibangun Jokowi hanya sepanjang 19 ribu km. Sementara SBY, kata Anies, bisa membangun jalan gratis 20 kali lipatnya.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menilai ada kesalahpahaman Anies dalam memahami data Badan Pusat Statistik (BPS)
Hedy menerangkan BPS menampilkan data berdasarkan status jalan, bukan pembangunan jalan baru. Misalnya jalan nasional yang bertambah ribuan kilometer berasal dari perubahan status jalan dari jalan provinsi.
“Yang disebut bahwa pembangunan jalan zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, itu bukan itu maksud dari BPS itu.
Jadi salah interpretasi data BPS,” katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, seperti dikutip dari detikcom, Rabu (24/5).
