Selisikinews.com , – Bekasi, 21 Desember 2023, Deputi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Irjen. Pol. Drs. Herry Maryadi, M.M., membuka secara resmi kegiatan Rapat Pembinaan Teknis bagi Satuan Kerja Pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat di Hotel Horison Ultima, Bekasi, Kamis (21/12).
Dalam sambutannya, Irjen. Pol. Herry Maryadi menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kehadiran para peserta yang telah meluangkan waktu untuk berkontribusi dalam kegiatan ini.
“Hadirnya kita di kegiatan ini merupakan anugerah dan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
Terima kasih kepada Bapak/Ibu semua yang hadir di tengah kesibukan tugas, sehingga kita dapat bersama-sama berkontribusi dalam pembinaan teknis ini,” ujar Irjen. Pol. Herry Maryadi.
Dalam sambutannya Irjen Pol. Herry Maryadi menyampaikan hasil Survei Nasional 2023. Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba mengalami penurunan dari 1,95% menjadi 1,73% untuk setahun terakhir pakai dan pada kategori pernah pakai menurun dari 2,47% menjadi 2,20%.
Menurutnya, penurunan angka tersebut, bisa jadi berkaitan dengan menurunnya angka kasus ODHIV berdasarkan angka yang dirilis oleh Kemenkes tahun 2022.
Lebih lanjut, Ia mengatakan Deputi Pemberdayaan Masyarakat terus berupaya meningkatkan kemandirian masyarakat melalui program pemberdayaan alternatif.
“Pada tahun 2023, program ini telah dilaksanakan di 34 provinsi dengan dana DIPA dan dana hibah pemerintah daerah serta CSR PT. PLN di kawasan rawan narkoba,” imbuhnya.
Irjen. Pol. Herry Maryadi juga menyoroti pentingnya kerjasama lintas sektor dan penguatan program Grand Design Alternative Development (GDAD) yang menjadi prioritas nasional hingga tahun 2025.
Ia menyampaikan apresiasi terhadap satuan kerja yang telah membangun sinergi dengan stakeholder melalui bimbingan teknis life skill.
“Tahun 2024 akan menjadi momen evaluasi terhadap satuan kerja yang tidak efektif dalam pencapaian output. Jika ada BNNP/BNNK yang belum dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan alternatif secara optimal, akan dialihkan ke BNNP/BNNK lainnya,” tegas Herry Maryadi.
Selain itu, Deputi Pemberdayaan Masyarakat juga akan meluncurkan buku pedoman Juknis Pemberdayaan Alternatif dalam Mengukur Kawasan Rawan Narkoba.
Buku ini menggunakan indeks kawasan rawan narkoba berdasarkan tiga dimensi, yaitu faktor yang mempengaruhi kerentanan narkoba, faktor pengurangan dampak buruk melalui demand reduction, dan faktor pengurangan dampak buruk melalui supply reduction.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan landasan yang lebih kuat dalam upaya evaluasi dan perbaikan program pada tahun-tahun mendatang.
