Nusa Tenggara Barat, 7 April 2026. Dugaan skandal dalam proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) senilai Rp250 miliar kini memasuki fase krusial. Proyek yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 tersebut tidak lagi sekadar menjadi sorotan, tetapi telah memicu kemarahan publik.
Gerakan Pemuda Peduli Anti Korupsi menegaskan bahwa proyek yang berlokasi di Desa Gumantar, Kabupaten Lombok Utara ini diduga kuat sarat praktik manipulasi dalam proses tender. Laporan resmi telah disampaikan kepada aparat penegak hukum, namun hingga saat ini publik belum melihat langkah tegas yang sebanding dengan besarnya dugaan pelanggaran.
Ketua Gerakan Pemuda Peduli Anti Korupsi, Muhammad Isra, mengungkapkan bahwa proses pemilihan penyedia jasa konstruksi di BP2JK NTB terindikasi tidak transparan dan tidak akuntabel. Sejumlah dugaan pelanggaran serius mencuat, mulai dari indikasi pemalsuan dokumen, cacat hukum dalam verifikasi alat utama, hingga dugaan intervensi kekuasaan dalam penentuan pemenang tender.
Proyek tersebut dimenangkan oleh PT Bumi Seran KSO. Namun kemenangan ini dinilai janggal dan patut dipertanyakan, karena diduga tidak memenuhi sejumlah persyaratan mendasar dalam proses evaluasi.
Temuan penting lainnya mengarah pada dugaan pemalsuan dokumen tenaga kerja, khususnya pada posisi strategis seperti manajer pelaksana proyek. Selain itu, kelompok kerja (Pokja) pemilihan diduga tetap meloloskan peserta yang tidak memenuhi syarat, yang mengindikasikan adanya penyalahgunaan kewenangan dan kemungkinan tekanan dari oknum tertentu dalam birokrasi.
Ini bukan lagi persoalan administrasi. Indikasi yang kami temukan sudah mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi. Jika ini dibiarkan, maka ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat,” tegas Muhammad Isra.
Ia juga menekankan bahwa sejumlah regulasi berpotensi dilanggar, termasuk ketentuan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Sebagai bentuk perlawanan, kami dari (Gerakan Pemuda Peduli Anti Korupsi) akan turun ke jalan dalam aksi terbuka di KejaksaanTinggi NusaTenggara Barat dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Barat (BP2JK NTB). Ini adalah peringatan keras bahwa rakyat tidak akan diam. Kami akan berdiri di garis depan untuk menuntut keadilan.
