Selidikinews.com, Polkam, Jakarta – Tantangan dalam menjaga pertahanan negara dan memperkuat kesatuan bangsa semakin kompleks.
Selain itu dinamika regional dan global terus berkembang pesat dan di dalam negeri, isu-isu strategis seperti ketahanan wilayah, kohesi sosial, dan kewaspadaan terhadap potensi ancaman non-tradisional menuntut kesiapsiagaan yang lebih terstruktur dan kolaboratif.
Demikian disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, saat memberikan amanat pada Upacara Bendera di Kantor Kemenko Polkam, Kamis (17/04/25).
“Terkait hal tersebut, kita mendorong penguatan kerangka kebijakan pertahanan yang adaptif, sinergi antar pemangku kepentingan, serta peningkatan ketahanan nasional yang berbasis kolaborasi lintas sektor, baik dalam menjaga stabilitas wilayah, mendorong ketahanan sumber daya strategis, maupun dalam membina semangat persatuan di tengah keberagaman masyarakat,” kata Purwito.
Ia menyampaikan, Kemenko Polkam turut mengawal secara langsung pelaksanaan Visi Misi Presiden yang tertuang dalam Asta Cita nomor 1 dan 2, yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, serta memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara sembari mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, serta penguatan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Peran ini menurutnya perlu dijalankan melalui penguatan kebijakan strategis pertahanan semesta, penguatan ideologi Pancasila, penanganan potensi konflik, dan penguatan kapasitas respons atas ancaman non-tradisional, sehingga pembangunan nasional berjalan selaras dengan prinsip kedaulatan dan ketahanan nasional yang berkelanjutan.
“Kita menyadari bahwa membangun pertahanan negara dan menjaga kesatuan bangsa tidak cukup hanya melalui kebijakan normatif.
Diperlukan ketekunan dalam membangun pemahaman kolektif, memperkuat solidaritas lintas lini, dan memastikan bahwa seluruh komponen bangsa bergerak dalam satu visi yang sama,” Pungkasnya Purwito.
